BAB
I
PENDAHULUAN
1.1
Latar
Belakang
Gejolak harga minyak dunia sebenarnya sudah
mulai terlihat sejak tahun 2000. Tiga tahun berikutnya harga terus naik seiring
dengan menurunnya kapasitas cadangan. Ada sejumlah faktor penyebab terjadinya
gejolak ini, salah satunya adalah persepsi terhadap rendahnya kapasitas
cadangan harga minyak yang ada saat ini, yang kedua adalah naiknya
permintaan dan di sisi lain terdapat kekhawatiran atas ketidakmampuan
negara-negara produsen untuk meningkatkan produksi, sedangkan masalah
tingkat utilisasi kilang di beberapa negara dan menurunnya persediaan
bensin di Amerika Serikat juga turut berpengaruh terhadap posisi harga
minyak yang terus meninggi. Biaya produksi menjadi tinggi, harga barang
kebutuhan masyarakat semakin mahal sehingga daya beli masyarakat semakin
menurun. Secara makro cadangan devisa negara banyak dihabiskan oleh
Pertamina untuk mengimpor minyak mentah. Tingginya permintaan valas Pertamina
ini, juga menjadi salah satu penyebab terdepresinya nilai tukar rupiah terhadap
dolar AS Dengan berkembangnya kontroversi pro dan kontra terhadap kenaikan
harga BBM, penelitian ini berusaha mengetahui dampak langsung peristiwa
kenaikan BBM terhadap kondisi masyarakat di daerah Sarijadi Bandung.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengulas lebih dalam lagi dengan
karya tulis yang berjudul, “Dampak isu kenaikan BBM bagi masyarakat Sarijadi
Bandung”.
1.2
Identifikasi
Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai
berikut :
a.Apakah terdapat perbedaan yang signifikan
antara kondisi masyarakat di daerah Sarijadi Bandung sebelum dan sesudah
peristiwa kenaikan harga BBM ?
b.Bagaimana menanggulangi dampak
kenaikan harga BBM pada kondisi masyarakat tersebut ?
1.3 Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah di atas,
maka tujuan kami dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui apakah terdapat
perbedaan yang signifikan antara kondisi masyarakat di daerah Depok sebelum dan
sesudah peristiwa kenaikan harga BBM.
b. Untuk mengetahui bagaimana menanggulangi
dampak kenaikan harga BBM pada kondisi masyarakat di daerah Depok.
1.4 Metode
Metode penelitian dalam karya ilmiah
ini menggunakan metode survey secara langsung ke masyarakat. Metode ini
diperuntukkan untuk melakukan penelitian agar mendapatkan data secara langsung
terhadap masyarakat yang mengalami dampak kenaikan BBM.
1.5 Lokasi
Penulis melakukan penelitian
terhadap dampak kenaikan BBM di daerah Depok (Jawa Barat).
1.6 Sistematika
Pada
karya ilmiah ini
penulis
yang berjudul “
Dampak
isu kenaikan BBM bagi masyarakat Depok
”
terbagi menjadi 4 bab
.
Pembagian penulisan dalam karya ilmiah ini untuk memudahkan penulis dalam
menyusun hasil penelaahan terhadap permasalahan yang ada.Adapun
sistematika penulisan karya ilmiah ini diuraikan sebagai berikut : Kata
Pengantar Daftar Isi
Bab I : Pendahuluan, yang berisikan : latar belakang masalah,
identifikasi masalah, tujuan, metode, lokasi, dan sistematika penulisan.
Bab
II : Tinjau pustaka
Bab III : Isi, yang didalamnya membahas tentang kenaikan BBM dan
dampak kenaikan harga BBM pada masyarakat di daerah Depok.
Bab
IV : Penutup, yang mana isinya
adalah kesimpulan dan saran dari seluruh uraian penelitian.
3
BAB
II
TINJAUAN
PUSTAKA
2.1 Premium
Premium merupakan bahan bakar minyak
(BBM) untuk kendaraan bermotor yang paling populer di Indonesia (Pihak Jober Pertamina,2012). Premium berbahan
bakar minyak jenis distilat yang berwarna kekuningan jernih. Warna kuning
tersebut akibat adanya zat pewarna tambahan. Penggunaan premium pada umumnya
adalah untuk bahan bakar kendaraan bermotor bermesin bensin, seperti :
mobil, sepeda motor, motor tempel dan lain-lain. Bahan bakar ini sering juga
disebut motor gasoline atau petrol.Premium merupakan salah satu bahan bakar
minyak bensin yang diperuntukkan untuk mesin dengan pembakaran. Di Indonesia
terdapat beberapa jenis bahan bakar jenis bensin yang memiliki nilai mutu
pembakaran berbeda. Nilai mutu jenis BBM bensin ini dihitung berdasarkan nilai
RON ( Randon Otcane Number ). Premium adalah BBM dengan nilai RON
terendah, yakni hanya 88. Premium di Indonesia dipasarkan oleh Pertamina dengan
harga yang relatif murah karena memperoleh subsidi dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (ESDM 2005). Dalam pengertian bahan bakar premium ini, sering
diacu sebagai bensin. Bensin sendiri merupakan sebuah kelompok bahan bakar
kendaraan yang umum digunakan oleh masyarakat. Ke dalam kelompok bensin,
termasuk juga pertamax dan pertamax plus. 2.2 Pertamax Pertamax adalah bahan
bakar minyak andalan Pertamina. Pertamax, seperti halnya Premium, adalah produk
BBM dari pengolahan minyak bumi. Pertamax dihasilkan dengan penambahan zat
aditif dalam proses pengolahannya di kilang minyak. Pertamax pertama kali
diluncurkan pada tahun 1999 sebagai pengganti Premix 98 karena unsur MTBE yang
berbahaya bagi lingkungan. Selain itu, Pertamax memiliki beberapa keunggulan
dibandingkan dengan Premium. Pertamax direkomendasikan untuk kendaraan yang
diproduksi setelah tahun 1990, terutama yang telah menggunakan teknologi setara
dengan electronic fuel injection (EFI) dan catalytic converters (pengubah
katalitik).
2.2 Pertamax
Pertamax adalah bahan bakar minyak andalan Pertamina. Pertamax,
seperti halnya Premium, adalah produk
BBM dari pengolahan minyak bumi. Pertamax dihasilkan dengan penambahan zat aditif dalam proses
pengolahannya di kilang minyak.
Pertamax pertama kali diluncurkan pada tahun 1999 sebagai pengganti Premix
98 karena unsur MTBE yang berbahaya bagi lingkungan.
Selain itu, Pertamax memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan Premium.
Pertamax direkomendasikan untuk kendaraan yang diproduksi setelah tahun 1990, terutama yang telah menggunakan teknologi setara dengan Electronic Fuel Injection (EFI) dancatalytic converters (pengubah katalitik).
2.2.1
Keunggulan
Pertamax
·
Karena memiliki oktan
tinggi, maka Pertamax bisa menerima tekanan pada mesin berkompresi tinggi,
sehingga dapat bekerja dengan optimal pada gerakan piston.
Hasilnya, tenaga mesin yang menggunakan Pertamax
lebih maksimal, karena BBM digunakan secara optimal. Sedangkan pada mesin yang
menggunakan Premium, BBM terbakar dan meledak, tidak sesuai dengan gerakan
piston. Gejala inilah yang dikenal dengan 'knocking' atau mesin 'ngelitik'.
2.2.2
Perkembangan Harga
Tanggal
|
NAD
Sumut Riau |
Sumbar
|
Jambi
Bengkulu Sumsel Lampung |
Bangka
Belitung |
Jakarta
|
Sekitar
DKI |
Banten
Jabar |
Jateng
DIY Jatim |
Bali
|
NTB
|
NTT
|
Kalteng
|
Kalsel
|
Kaltim
|
Sulut
|
Gorontalo
|
Sulteng
|
Sulsel
|
1 April
2014
|
11,75
|
12,05
|
12,50
|
11,55
|
10,85
|
10,95
|
11,20
|
11,30
|
11,45
|
11,80
|
12,45
|
11,75
|
11,55
|
11,55
|
12,70
|
12,45
|
11,85
|
11,75
|
2.2.3
Produk Setara
Pertamax
Merk
|
Produsen
|
Oktan
|
BAB
III
ISU
KENAIKAN BAKAR MINYAK
3.1 Alasan terjadinya kenaikan BBM
Dalam rangka menghadapi isu
perlambatan perekonomian dunia, pemerintah Indonesia melakukan beberapa hal
agar pertumbuhan perekonomian tetap terjaga dengan baik. Wakil Menteri
Keuangan Mahendra Siregar menjelaskan salah satu yang dilakukan oleh pemerintah
yaitu dengan melakukan perubahan APBN-P 2012. "Dalam menghadapi tantangan
perlambatan perekonomian dunia Indonesia melakukan beberapa langkah yaitu
melakukan APBN-P 2012," ungkapnya dalam acara Royal Bank of
Scotland, Indonesia Economic Outlook 2012: Investment-Grade and Growing, di
Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Selasa (27/3/2012). Adapun salah
satu yang diubah dalam APBN-P 2012 yaitu dengan cara mengubah angka subsidi
Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik di mana ada poin rencana kenaikan harga
BBM bersubsidi. Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut dilakukan
pemerintah untuk merespons harga minyak dunia yang sudah melambung tinggi
melebihi asumsi harga minyak ICP sebesar USD90 per barel. "Memang rencana
ini kontroversial khususnya diranah politik, tapi itu kita lakukan guna
menyehatkan fiskal moneter kita," paparnya. Lanjutnya, jika pemerintah
tidak melakukan kenaikan harga BBM, nantinya subsidi energi bisa mencapai Rp300
triliun dan hal tersebut membuat APBN-P menjadi tidak sehat. "Salah satu
pilar ekonomi kita adalah menjaga kebijakan fiskal, kalau begini fiskal menjadi
tidak sehat dan menjadikan kita tidak bisa melakukan perlindungan terhadap
perekonomian kita," kata Mahendra. Dengan melakukan kenaikan BBM
tersebut, pemerintah juga melakukan pemotongan belanja kementerian
lembaga (K/L) untuk menjaga agar fiskal tetap sehat. Selain itu,
pemerintah juga memberikan kompensasi berupa bantuan langsung sementara
masyarakat (BLSM) kepada masyarakat miskin. Oleh karena itu, keputusan tersebut
dianggap tepat karena selain untuk menjaga kesehatan kebijakan fiskal, hal
tersebut suatu respons daripada pemerintah terhadap isu perlambatan
ekonomi. Diharapkan dengan pemerintah melakukan hal tersebut, kepercayaan diri
Indonesia dalam hal pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik karena juga
didukung oleh pasar domestik yang kuat, dan label investment grade yang telah
disandang oleh Indonesia (economy.okezone.com,2012)
3.2 Solusi pemerintah menunda kenaikan BBM
Sesuai dengan pidato presiden secara
seksama kita mendapat pesan tersurat dan tersirat yang terkandung dalam
penampilan presiden SBY (politik.kompasiana.com,2012). Secara tersurat,
presiden menyampaikan solusi menangani persoalan perekonomian dan menunda
kenaikan harga BBM dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Melakukan langkah penghematan pada
pengeluaran belanja rutin negara.
2. Melakukan langkah pemungutan pajak
3. Melakukan langkah konversi bahan
bakar minyak (BBM) dari ketergantungan pada minyak menjadi ke gas (BBG). Secara
tersirat, presiden mengatakan akan tetap bersama rakyat menjaga perekonomian
negara sehingga tidak terpuruk pada krisis perekonomian seperti 1998. Presiden
dalam suka dan duka akan selalu bersama rakyat. Kadang kala presiden terpaksa
melakukan langkah yang tidak populer semata-mata adalah untuk menjaga
perekonomian nasional. Dalam suka, rakyat telah berhasil melewati beberapa
tekanan-tekanan dalam perekonomian dan bencana alam yang mendera bangsa.
Dalam situasi apapun pemerintah akan melakukan apa saja untuk menjaga keutuhan
perekonomian nasional. Dalam duka, meskipun SBY tidak menyebutkan secara
eksplisit bentuknya tapi secara implisit mengajak kita melihat pertumbuhan
perekonomian dan pembangunan infrastruktur dan sistem demokrasi telah berjalan
dengan baik selama kepemimpinannya. Solusi yang ditawarkan oleh presiden SBY di
atas ada tiga bidang, apabila semuanya dapat berjalan dengan baik akan sangat
membantu memberikan pemasukan untuk membiayai pembangunan negara. Akan tetapi
jika sedikit saja mau kritis, presiden SBY sebaiknya menyampaikan langkah yang
paling tepat dan paling ditunggu-tunggu saat ini, yaitu : 1. Menjaga tingkat
kebocoran pengeluaran kas negara
2. Mengurangi
atau memberantas terciptanya biaya siluman yang justru mengakibatkan ekonomi biaya
tinggi.
3.Menindak
tegas pelaku korupsi dan koruptor karena dari sinilah salah satu penyebab
mundurnya perekonomian nasional. Sekarang mari kita kaji satu hal saja dari
tiga usulan di atas, yaitu menindak tegas pelaku dan praktek korupsi.
Kita ambil contoh korupsi bidang pajak, katakanlah pajak penghasilan atau
PPh 21 yang dikenakan kepada setiap karyawan dan pekerja yang
berpenghasilan tetap.
Sebuah
perusahaan yang mempekerjakan 150 orang karyawan rata-rata membayar gaji sampai
Rp.130 juta sebulan atau lebih dari Rp.1,4 miliar dalam setahun. Dari
penghasilan kena pajak (PKP) setiap bulan Maret harus segera melunasi pajak PPh
yang besarnya mencapai lebih Rp.110 jutaan dalam setahun. Jika sebuah
perusahaan mampu menggaji sebesar Rp.100 juta saja sebulan maka secara
pembulatan PPh yang disetorkan adalah sekitar 50 juta dalam setahun. Lalu
kalikan 1000 persuahaan, hasilnya Rp.50 miliar. Bagaimana kalau jumlah
perusahaan kecil seperti itu mencapai 10.000 unit di seluruh tanah air,
hasilnya 500 miliar. Mungkinkah terdapat 100 ribuan perusahaan berskala kecil
seperti itu di seluruh tanah air? Jika kita rata-ratakan saja (misalnya)
mencapai 100 ribuan unit bisnis, maka pajak yang berhasil dihimpun oleh negara
adalah Rp.5 triliun dari PPh saja. Belum lagi dari sektor pajak bumi dan
bangunan (PBB), pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran
dan makanan serta bea masuk serta fiskal dan lain sebagainya misalnya PPh dari
Migas dan pajak penjualan barang mewah. Dari beberapa sumber pajak yang
disebutkan itu paling tidak akan memperoleh pemasukan untuk negara
mencapai 1500 triliun. Padahal target penerimaan pajak dalam APBN P 2012 yang
dicanangkan adalah sebesar Rp.948 triliun dalam setahun sebagaimana disampaikan
oleh Ketua Banggar DPR RI Melchias Marcus Mekeng saat mengumumkan target
penerimaan perpajakan dalam Rapat Panitia Kerja DPR dan pemerintah di Gedung
DPR RI Jakarta, Senin malam (19/3/2012). Selain itu, target dari PPh Non Migas
adalah Rp445 triliun pada APBNP 2012. Sementara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
dipatok hanya senilai Rp29,687 triliun. Sementara itu target dari
PPh barang mewah mencapai 336 triliun. (www.bisnis.com,2012). Berdasarkan data
di atas target pemasukan dari pajak saja mencapai 1800 triliun rupiah dalam
setahun dan di sisi lainnya anggaran yang dibutuhkan untuk APBN 2012 (dalam
APBN P 2012 dengan ketentuan harga BBM tidak jadi naik -red) adalah sebesar
Rp.1.548 triliun. Total ini sudah termasuk untuk menanggung subsidi BBM dan
listrik sebesar Rp. 225 triliun dan membayar cicilan utang luar negeri sebesar
Rp.4.4 triliun. Adapun kebutuhan belanja negara dalam APBN P 2012 yang sebesar
Rp.1.548 trilun itu terdiri dari belanja untuk pemerintah pusat sebesar
Rp.1.053 triliun dan utuk belanja pemerintah daerah sebesar 479
triliun.(finance.detik.com,2012)
Dari penjelasan dalam data dan fakta
di atas maka jelaslah bahwa jika pemasukan dari pajak saja dikelola
dengan baik maka sudah dapat mengatasi belanja negara selama setahun. Oleh
karenanya, jika pemerintah dapat mengelola pajak dengan benar dan tidak sampai
bocor atau dikorupsi tak terlalu penting menaikkan harga BBM sudah mampu
mengelola keuangannya dan tak perlu sampai berdarah-darah seperti ini.
3.3 Dampak isu naiknya BBM terhadap masyarakat
3.3.1
Kalangan Pedagang Dampak negatif
dari isu naiknya BBM
sudah
terasa sampai saat ini. Walaupun BBM tidak jadi naik akan tetapi sebagian harga
barang-barang sudah naik, seperti halnya Ade seorang pedagang mie ayam yang
berada di pasar Cibogo Sarijadi. Selain kebutuhan untuk dagangannya menjadi
naik, pelanggannya pun menjadi berkurang karena Ade menaikan
harga seporsi mie ayamnya itu.
“Tidak ada jalan lain lagi selain menaikan harga dagangan saya”,
paparnya. Jika 6 bulan kedepan pemerintah menaikan harga BBM, Ade tidak
mendukung keputusan dari pemerintahnya itu, karena bagi Ade efek dari naiknya
harga BBM sangatlah terasa baginya terutama dari segi penghasilan
sehari-harinya. Ia hanya mempunyai keinginan untuk pemerintah agar tidak
menaikan harga BBM. Dampak negatif ini terasa pula bagi Geri seorang pedagang
sembako di pasar Cibogo Sarijadi. Walaupun tidak ada kerugian dari dagangannya,
akan tetapi modal dangangannya pun harus lebih besar lagi, dan untuk
mendapatkan modalnya itu Geri masih belum menemukan caranya. Selama isu naiknya
BBM ini jumlah pelanggan dagangan Geri tidak berkurang. Ia pun menaikan harga
dagangannya sesuai dengan standar pedagang yang lainnya. Langkah ini ia lakukan
untuk menanggulangi dampak isu naiknya harga BBM. Dan ia pun ikut mendukung
pemerintah jika benar 6 bulan kedepan pemerintah menaikan harga BBM, akan
tetapi ia mempunyai keinginan untuk pemerintah juga agar memperhatikan kalangan
pedagang seperti di pasar Cibogo Sarijadi ini
3.3.2
Kalangan Ibu Rumah Tangga
Kebutuhan
sehari-hari seperti beras, transport, uang saku untuk anak ini sangatlah
dipikirkan oleh Ibu Titi sebagai ibu rumah tangga. Dengan adanya isu BBM akan
naik akhir-akhir ini, Ibu Titi lebih selektif lagi dalam mengatur pengeluaran
kebutuhan rumah tangganya. Antara lain dengan menghemat pemakaian
listrik, pemakaian air, penghematan bahan bakar seperti gas, dan mengurangi
uang saku anaknya dengan menggantikan oleh bekal makanan yang dibuatkan olehnya
untuk dibawa ke sekolah anaknya itu. Dalam hal ini Ibu Titi tidak mendukung
pemerintah untuk menaikan harga BBM, ia berpendapat bahwa untuk menutupi
subsidi BBM pemerintah seharusnya mengambil dari pajak-pajak yang diambil oleh
negara. Ibu titi pun menyarankan kepada pemerintah agar orang-orang yang dari
kalangan menengah ke atas untuk tidak menggunakan BBM yang bersubsidi dan menyarankan
kepada pemerintah untuk ebih tegas lagi dalam menjalankan aturannya itu. 3.3.3
Kalangan Pengendara Dampak negatifnya pun terasa oleh Bapak Asep sebagai supir
angkutan umum. Mendengar akan dinaikannya harga BBM oleh pemerintah membuat
was-was baginya. Selain ketakutan akan mengecilnya penghasilan sehari-harinya,
ia pun memperhitungkan jika BBM naik pasti uang untuk membeli bensin
mobilnya pun akan semakin besar. Sedangkan angkutan umum sudah jarang diminati
karena kebanyakan sudah membawa kendaraan pribadi. Adapun langkah yang akan
dilakukannya jika benar 6 bulan kedepan pemerintah menaikan harga BBM
yaitu dengan menaikan
ongkos jalannya. “Tentunya saya
tidak akan menaikan tarif ongkosnya terlalu besar, hanya mengikuti standar
dengan yang lainnya saja”, paparnya. Dalam hal ini bapak Asep tidak mendukung
pemerintah jika benar 6 bulan kedepan pemerintah menaikan harga BBM karena
sudah terbayangkan susahnya untuk mencari penumpang akutan umumnya itu. Dan itu
akan berdampak besar kepada penghasilan sehari-narinya.
3.3.3
Kalangan Mahasiswa Dampak negatif
dari isu kenaikan BBM
bagi Fitri sebagai mahasiswa Politeknik POS
Indonesia pun terasa yaitu naiknya harga makanan di kantin, biaya transport
menjadi lebih tinggi, uang saku untuk sehari-harinya pun menjadi kecil. Dalam
hal ini ia menjadi lebih selektif lagi dalam mengatur pengeluaran kebutuhan
perkuliahannya dan kebutuhan sehari-harinya. Akan tetapi Ia sangat tidak
mendukung jika dalam 6 bulan kedepan pemerintah menaikan harga BBM. Hal
yang Ia ingat dari pidato Presiden saat resmi menunda rencana kenaikan harga
BBM yang seyogyanya akan mulai berlaku 1 April 2012 “apabila semuanya dapat
berjalan dengan baik yaitu dengan mengambil dari pemasukan oleh pajak akan
sangat membantu memberikan pemasukan untuk membiayai pembangunan negara
terutama untuk memberikan subsidi BBM”, paparnya. Ia pun menyarankan kepada
pemerintah agar penerimaan dan pengelolaan sumber pemasukan dari pajak harus
benar-benar dikelola dengan baik, jangan sampai muncul kembali “The Next
Gayus”. Sebab dari mereka-mereka inilah sumber bangkrutnya ekonomi negara
tercipta.
BAB
IV
PENUTUP
4.1 Simpulan
Banyaknya dampak negatif yang
diutarakan secara langsung oleh masyarakat di daerah Sarijadi Bandung yaitu
untuk tidak menaikan harga BBM. Karena dalam data dan fakta bahwa jika
pemasukan dari pajak saja dikelola dengan baik maka sudah dapat mengatasi
belanja negara selama setahun. Oleh karenanya, jika pemerintah dapat mengelola
pajak dengan benar dan tidak sampai bocor atau dikorupsi tak terlalu
penting menaikkan harga BBM sudah mampu mengelola keuangannya. 4.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas dan dari empat kalangan masyarakat, penulis
mengajukan saran - saran sebahai berikut : 1. Jika pemerintah menunda kenaikan
harga BBM, diharapkan kepada kalangan pengusaha ataupun pedagang lainnya untuk
tidak menaikan harga barang-barangnya.
2. Melakukan langkah penghematan
pada pengeluaran belanja rutin negara.
3. Melakukan langkah pemungutan
pajak.
4. Melakukan langkah konversi bahan
bakar minyak (BBM) dari ketergantungan pada minyak menjadi ke gas (BBG).
5. Menjaga tingkat kebocoran
pengeluaran kas negara.
6. Mengurangi atau memberantas
terciptanya biaya siluman yang justru mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
7. Menindak tegas pelaku korupsi dan
koruptor karena dari sinilah salah satu penyebab mundurnya perekonomian
nasional.
DAFTAR
PUSTAKA
·
http://politik.kompasiana.com/2012/04/01/analisa-terhadap-solusi-presiden-sby-menunda-kenaikan- bbm/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar