UNIVERSITAS GUNADARMA

Jumat, 08 Januari 2016

TUGAS PKN


BAB I
PENDAHULUAN


1.1                      Latar Belakang
 Gejolak harga minyak dunia sebenarnya sudah mulai terlihat sejak tahun 2000. Tiga tahun berikutnya harga terus naik seiring dengan menurunnya kapasitas cadangan. Ada sejumlah faktor penyebab terjadinya gejolak ini, salah satunya adalah persepsi terhadap rendahnya kapasitas cadangan harga minyak yang ada saat ini, yang kedua adalah naiknya  permintaan dan di sisi lain terdapat kekhawatiran atas ketidakmampuan negara-negara  produsen untuk meningkatkan produksi, sedangkan masalah tingkat utilisasi kilang di  beberapa negara dan menurunnya persediaan bensin di Amerika Serikat juga turut  berpengaruh terhadap posisi harga minyak yang terus meninggi. Biaya produksi menjadi tinggi, harga barang kebutuhan masyarakat semakin mahal sehingga daya beli masyarakat semakin menurun. Secara makro cadangan devisa negara  banyak dihabiskan oleh Pertamina untuk mengimpor minyak mentah. Tingginya permintaan valas Pertamina ini, juga menjadi salah satu penyebab terdepresinya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Dengan berkembangnya kontroversi pro dan kontra terhadap kenaikan harga BBM,  penelitian ini berusaha mengetahui dampak langsung peristiwa kenaikan BBM terhadap kondisi masyarakat di daerah Sarijadi Bandung. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengulas lebih dalam lagi dengan karya tulis yang berjudul, “Dampak isu kenaikan BBM bagi masyarakat Sarijadi Bandung”.


1.2                      Identifikasi
Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :
a.Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi masyarakat di daerah Sarijadi Bandung sebelum dan sesudah peristiwa kenaikan harga BBM ?
b.Bagaimana menanggulangi dampak kenaikan harga BBM pada kondisi masyarakat tersebut ?


1.3     Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan kami dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :
a.       Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi masyarakat di daerah Depok sebelum dan sesudah peristiwa kenaikan harga BBM.  
b.      Untuk mengetahui bagaimana menanggulangi dampak kenaikan harga BBM pada kondisi masyarakat di daerah Depok.


1.4     Metode
Metode penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan metode survey secara langsung ke masyarakat. Metode ini diperuntukkan untuk melakukan penelitian agar mendapatkan data secara langsung terhadap masyarakat yang mengalami dampak kenaikan BBM.


1.5     Lokasi
Penulis melakukan penelitian terhadap dampak kenaikan BBM di daerah Depok (Jawa Barat).


1.6     Sistematika
Pada karya ilmiah ini
 penulis yang berjudul “
 Dampak isu kenaikan BBM bagi masyarakat Depok 
” terbagi menjadi 4 bab
.           Pembagian penulisan dalam karya ilmiah ini untuk memudahkan penulis dalam menyusun hasil penelaahan terhadap  permasalahan yang ada.Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini diuraikan sebagai  berikut : Kata Pengantar Daftar Isi
Bab I   : Pendahuluan, yang berisikan : latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan, metode, lokasi, dan sistematika penulisan.
Bab II  : Tinjau pustaka
Bab III            : Isi, yang didalamnya membahas tentang kenaikan BBM dan dampak kenaikan harga BBM pada masyarakat di daerah Depok.
            Bab IV            : Penutup, yang mana isinya adalah kesimpulan dan saran dari seluruh uraian         penelitian.

 
3












BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Premium
Premium merupakan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan bermotor yang paling  populer di Indonesia (Pihak Jober Pertamina,2012). Premium berbahan bakar minyak jenis distilat yang berwarna kekuningan jernih. Warna kuning tersebut akibat adanya zat pewarna tambahan. Penggunaan premium pada umumnya adalah untuk bahan bakar kendaraan bermotor bermesin  bensin, seperti : mobil, sepeda motor, motor tempel dan lain-lain. Bahan bakar ini sering juga disebut motor gasoline atau petrol.Premium merupakan salah satu bahan bakar minyak bensin yang diperuntukkan untuk mesin dengan pembakaran. Di Indonesia terdapat beberapa jenis bahan bakar  jenis bensin yang memiliki nilai mutu pembakaran berbeda. Nilai mutu jenis BBM bensin ini dihitung berdasarkan nilai RON ( Randon Otcane Number ). Premium adalah BBM dengan nilai RON terendah, yakni hanya 88. Premium di Indonesia dipasarkan oleh Pertamina dengan harga yang relatif murah karena memperoleh subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ESDM 2005). Dalam pengertian bahan bakar premium ini, sering diacu sebagai bensin. Bensin sendiri merupakan sebuah kelompok bahan bakar kendaraan yang umum digunakan oleh masyarakat. Ke dalam kelompok bensin, termasuk juga pertamax dan pertamax plus. 2.2 Pertamax Pertamax adalah bahan bakar minyak andalan Pertamina. Pertamax, seperti halnya Premium, adalah produk BBM dari pengolahan minyak bumi. Pertamax dihasilkan dengan penambahan zat aditif dalam proses pengolahannya di kilang minyak. Pertamax pertama kali diluncurkan pada tahun 1999 sebagai pengganti Premix 98 karena unsur MTBE yang berbahaya bagi lingkungan. Selain itu, Pertamax memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan Premium. Pertamax direkomendasikan untuk kendaraan yang diproduksi setelah tahun 1990, terutama yang telah menggunakan teknologi setara dengan electronic fuel injection (EFI) dan catalytic converters (pengubah katalitik).

2.2     Pertamax
Pertamax adalah bahan bakar minyak andalan Pertamina. Pertamax, seperti halnya Premium, adalah produk BBM dari pengolahan minyak bumi. Pertamax dihasilkan dengan penambahan zat aditif dalam proses pengolahannya di kilang minyak. Pertamax pertama kali diluncurkan pada tahun 1999 sebagai pengganti Premix 98 karena unsur MTBE yang berbahaya bagi lingkungan. Selain itu, Pertamax memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan Premium. Pertamax direkomendasikan untuk kendaraan yang diproduksi setelah tahun 1990, terutama yang telah menggunakan teknologi setara dengan Electronic Fuel Injection (EFI) dancatalytic converters (pengubah katalitik).

2.2.1        Keunggulan Pertamax
·         Bebas timbal.
·         Oktan atau Research Octane Number (RON) yang lebih tinggi dari Premium.
·         Karena memiliki oktan tinggi, maka Pertamax bisa menerima tekanan pada mesin berkompresi tinggi, sehingga dapat bekerja dengan optimal pada gerakan piston. Hasilnya, tenaga mesin yang menggunakan Pertamax lebih maksimal, karena BBM digunakan secara optimal. Sedangkan pada mesin yang menggunakan Premium, BBM terbakar dan meledak, tidak sesuai dengan gerakan piston. Gejala inilah yang dikenal dengan 'knocking' atau mesin 'ngelitik'.

2.2.2        Perkembangan Harga

Tanggal
NAD
Sumut
Riau
Sumbar
Jambi
Bengkulu
Sumsel
Lampung
Bangka
Belitung
Jakarta
Sekitar
DKI
Banten
Jabar
Jateng
DIY
Jatim
Bali
NTB
NTT
Kalteng
Kalsel
Kaltim
Sulut
Gorontalo
Sulteng
Sulsel
1 April 2014
11,75
12,05
12,50
11,55
10,85
10,95
11,20
11,30
11,45
11,80
12,45
11,75
11,55
11,55
12,70
12,45
11,85
11,75

2.2.3        Produk Setara Pertamax
Merk
Produsen
Oktan





BAB III
ISU KENAIKAN BAKAR MINYAK

3.1 Alasan terjadinya kenaikan BBM

Dalam rangka menghadapi isu perlambatan perekonomian dunia, pemerintah Indonesia melakukan beberapa hal agar pertumbuhan perekonomian tetap terjaga dengan  baik. Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menjelaskan salah satu yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan perubahan APBN-P 2012. "Dalam menghadapi tantangan perlambatan perekonomian dunia Indonesia melakukan  beberapa langkah yaitu melakukan APBN-P 2012," ungkapnya dalam acara  Royal Bank of Scotland, Indonesia Economic Outlook 2012: Investment-Grade and Growing, di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Selasa (27/3/2012). Adapun salah satu yang diubah dalam APBN-P 2012 yaitu dengan cara mengubah angka subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik di mana ada poin rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut dilakukan  pemerintah untuk merespons harga minyak dunia yang sudah melambung tinggi melebihi asumsi harga minyak ICP sebesar USD90 per barel. "Memang rencana ini kontroversial khususnya diranah politik, tapi itu kita lakukan guna menyehatkan fiskal moneter kita," paparnya. Lanjutnya, jika pemerintah tidak melakukan kenaikan harga BBM, nantinya subsidi energi bisa mencapai Rp300 triliun dan hal tersebut membuat APBN-P menjadi tidak sehat. "Salah satu pilar ekonomi kita adalah menjaga kebijakan fiskal, kalau begini fiskal menjadi tidak sehat dan menjadikan kita tidak bisa melakukan perlindungan terhadap  perekonomian kita," kata Mahendra. Dengan melakukan kenaikan BBM tersebut, pemerintah juga melakukan pemotongan  belanja kementerian lembaga (K/L) untuk menjaga agar fiskal tetap sehat. Selain itu,  pemerintah juga memberikan kompensasi berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) kepada masyarakat miskin. Oleh karena itu, keputusan tersebut dianggap tepat karena selain untuk menjaga kesehatan kebijakan fiskal, hal tersebut suatu respons daripada pemerintah terhadap isu  perlambatan ekonomi. Diharapkan dengan pemerintah melakukan hal tersebut, kepercayaan diri Indonesia dalam hal pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik karena juga didukung oleh pasar domestik yang kuat, dan label investment grade yang telah disandang oleh Indonesia (economy.okezone.com,2012)

3.2 Solusi pemerintah menunda kenaikan BBM

Sesuai dengan pidato presiden secara seksama kita mendapat pesan tersurat dan tersirat yang terkandung dalam penampilan presiden SBY (politik.kompasiana.com,2012). Secara tersurat, presiden menyampaikan solusi menangani persoalan perekonomian dan menunda kenaikan harga BBM dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1.      Melakukan langkah penghematan pada pengeluaran belanja rutin negara.
2.      Melakukan langkah pemungutan pajak
3.      Melakukan langkah konversi bahan bakar minyak (BBM) dari ketergantungan pada minyak menjadi ke gas (BBG). Secara tersirat, presiden mengatakan akan tetap bersama rakyat menjaga perekonomian negara sehingga tidak terpuruk pada krisis perekonomian seperti 1998. Presiden dalam suka dan duka akan selalu bersama rakyat. Kadang kala presiden terpaksa melakukan langkah yang tidak populer semata-mata adalah untuk menjaga perekonomian nasional. Dalam suka, rakyat telah berhasil melewati beberapa tekanan-tekanan dalam  perekonomian dan bencana alam yang mendera bangsa. Dalam situasi apapun pemerintah akan melakukan apa saja untuk menjaga keutuhan perekonomian nasional. Dalam duka, meskipun SBY tidak menyebutkan secara eksplisit bentuknya tapi secara implisit mengajak kita melihat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan infrastruktur dan sistem demokrasi telah berjalan dengan baik selama kepemimpinannya. Solusi yang ditawarkan oleh presiden SBY di atas ada tiga bidang, apabila semuanya dapat berjalan dengan baik akan sangat membantu memberikan pemasukan untuk membiayai pembangunan negara. Akan tetapi jika sedikit saja mau kritis, presiden SBY sebaiknya menyampaikan langkah yang paling tepat dan paling ditunggu-tunggu saat ini, yaitu : 1. Menjaga tingkat kebocoran pengeluaran kas negara
2. Mengurangi atau memberantas terciptanya biaya siluman yang justru mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
3.Menindak tegas pelaku korupsi dan koruptor karena dari sinilah salah satu penyebab mundurnya perekonomian nasional. Sekarang mari kita kaji satu hal saja dari tiga usulan di atas, yaitu menindak tegas  pelaku dan praktek korupsi. Kita ambil contoh korupsi bidang pajak, katakanlah pajak  penghasilan atau PPh 21 yang dikenakan kepada setiap karyawan dan pekerja yang  berpenghasilan tetap.

Sebuah perusahaan yang mempekerjakan 150 orang karyawan rata-rata membayar gaji sampai Rp.130 juta sebulan atau lebih dari Rp.1,4 miliar dalam setahun. Dari penghasilan kena pajak (PKP) setiap bulan Maret harus segera melunasi pajak PPh yang besarnya mencapai lebih Rp.110 jutaan dalam setahun. Jika sebuah perusahaan mampu menggaji sebesar Rp.100 juta saja sebulan maka secara  pembulatan PPh yang disetorkan adalah sekitar 50 juta dalam setahun. Lalu kalikan 1000  persuahaan, hasilnya Rp.50 miliar. Bagaimana kalau jumlah perusahaan kecil seperti itu mencapai 10.000 unit di seluruh tanah air, hasilnya 500 miliar. Mungkinkah terdapat 100 ribuan perusahaan berskala kecil seperti itu di seluruh tanah air? Jika kita rata-ratakan saja (misalnya) mencapai 100 ribuan unit bisnis, maka pajak yang berhasil dihimpun oleh negara adalah Rp.5 triliun dari PPh saja. Belum lagi dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak reklame, pajak kendaraan  bermotor, pajak restoran dan makanan serta bea masuk serta fiskal dan lain sebagainya misalnya PPh dari Migas dan pajak penjualan barang mewah. Dari beberapa sumber pajak yang disebutkan itu paling tidak akan memperoleh  pemasukan untuk negara mencapai 1500 triliun. Padahal target penerimaan pajak dalam APBN P 2012 yang dicanangkan adalah sebesar Rp.948 triliun dalam setahun sebagaimana disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Melchias Marcus Mekeng saat mengumumkan target penerimaan perpajakan dalam Rapat Panitia Kerja DPR dan pemerintah di Gedung DPR RI Jakarta, Senin malam (19/3/2012). Selain itu, target dari PPh Non Migas adalah Rp445 triliun pada APBNP 2012. Sementara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipatok hanya senilai Rp29,687 triliun. Sementara itu target dari PPh barang mewah mencapai 336 triliun. (www.bisnis.com,2012). Berdasarkan data di atas target pemasukan dari pajak saja mencapai 1800 triliun rupiah dalam setahun dan di sisi lainnya anggaran yang dibutuhkan untuk APBN 2012 (dalam APBN P 2012 dengan ketentuan harga BBM tidak jadi naik -red) adalah sebesar Rp.1.548 triliun. Total ini sudah termasuk untuk menanggung subsidi BBM dan listrik sebesar Rp. 225 triliun dan membayar cicilan utang luar negeri sebesar Rp.4.4 triliun. Adapun kebutuhan belanja negara dalam APBN P 2012 yang sebesar Rp.1.548 trilun itu terdiri dari belanja untuk pemerintah pusat sebesar Rp.1.053 triliun dan utuk belanja  pemerintah daerah sebesar 479 triliun.(finance.detik.com,2012)

Dari penjelasan dalam data dan fakta di atas maka jelaslah bahwa jika pemasukan dari  pajak saja dikelola dengan baik maka sudah dapat mengatasi belanja negara selama setahun. Oleh karenanya, jika pemerintah dapat mengelola pajak dengan benar dan tidak sampai  bocor atau dikorupsi tak terlalu penting menaikkan harga BBM sudah mampu mengelola keuangannya dan tak perlu sampai berdarah-darah seperti ini.

3.3 Dampak isu naiknya BBM terhadap masyarakat

3.3.1    Kalangan Pedagang Dampak negatif dari isu naiknya BBM

sudah terasa sampai saat ini. Walaupun BBM tidak jadi naik akan tetapi sebagian harga barang-barang sudah naik, seperti halnya Ade seorang pedagang mie ayam yang berada di pasar Cibogo Sarijadi. Selain kebutuhan untuk dagangannya menjadi naik,  pelanggannya pun menjadi berkurang karena Ade menaikan
harga seporsi mie ayamnya itu. “Tidak ada jalan lain lagi selain menaikan harga dagangan saya”,  paparnya. Jika 6 bulan kedepan pemerintah menaikan harga BBM, Ade tidak mendukung keputusan dari pemerintahnya itu, karena bagi Ade efek dari naiknya harga BBM sangatlah terasa baginya terutama dari segi penghasilan sehari-harinya. Ia hanya mempunyai keinginan untuk pemerintah agar tidak menaikan harga BBM. Dampak negatif ini terasa pula bagi Geri seorang  pedagang sembako di pasar Cibogo Sarijadi. Walaupun tidak ada kerugian dari dagangannya, akan tetapi modal dangangannya pun harus lebih besar lagi, dan untuk mendapatkan modalnya itu Geri masih belum menemukan caranya. Selama isu naiknya BBM ini jumlah pelanggan dagangan Geri tidak berkurang. Ia pun menaikan harga dagangannya sesuai dengan standar pedagang yang lainnya. Langkah ini ia lakukan untuk menanggulangi dampak isu naiknya harga BBM. Dan ia pun ikut mendukung  pemerintah jika benar 6 bulan kedepan pemerintah menaikan harga BBM, akan tetapi ia mempunyai keinginan untuk pemerintah juga agar memperhatikan kalangan  pedagang seperti di pasar Cibogo Sarijadi ini


3.3.2    Kalangan Ibu Rumah Tangga

Kebutuhan sehari-hari seperti beras, transport, uang saku untuk anak ini sangatlah dipikirkan oleh Ibu Titi sebagai ibu rumah tangga. Dengan adanya isu BBM akan naik akhir-akhir ini, Ibu Titi lebih selektif lagi dalam mengatur pengeluaran kebutuhan rumah tangganya. Antara lain dengan menghemat  pemakaian listrik, pemakaian air, penghematan bahan bakar seperti gas, dan mengurangi uang saku anaknya dengan menggantikan oleh bekal makanan yang dibuatkan olehnya untuk dibawa ke sekolah anaknya itu. Dalam hal ini Ibu Titi tidak mendukung pemerintah untuk menaikan harga BBM, ia berpendapat bahwa untuk menutupi subsidi BBM pemerintah seharusnya mengambil dari pajak-pajak yang diambil oleh negara. Ibu titi pun menyarankan kepada pemerintah agar orang-orang yang dari kalangan menengah ke atas untuk tidak menggunakan BBM yang bersubsidi dan menyarankan kepada pemerintah untuk ebih tegas lagi dalam menjalankan aturannya itu. 3.3.3 Kalangan Pengendara Dampak negatifnya pun terasa oleh Bapak Asep sebagai supir angkutan umum. Mendengar akan dinaikannya harga BBM oleh pemerintah membuat was-was baginya. Selain ketakutan akan mengecilnya penghasilan sehari-harinya, ia  pun memperhitungkan jika BBM naik pasti uang untuk membeli bensin mobilnya pun akan semakin besar. Sedangkan angkutan umum sudah jarang diminati karena kebanyakan sudah membawa kendaraan pribadi. Adapun langkah yang akan dilakukannya jika  benar 6 bulan kedepan pemerintah menaikan harga BBM yaitu dengan menaikan
ongkos jalannya. “Tentunya saya tidak akan menaikan tarif ongkosnya terlalu besar, hanya mengikuti standar dengan yang lainnya saja”, paparnya. Dalam hal ini bapak Asep tidak mendukung pemerintah jika benar 6 bulan kedepan pemerintah menaikan harga BBM karena sudah terbayangkan susahnya untuk mencari penumpang akutan umumnya itu. Dan itu akan berdampak besar kepada penghasilan sehari-narinya.

3.3.3    Kalangan Mahasiswa Dampak negatif dari isu kenaikan BBM

 bagi Fitri sebagai mahasiswa Politeknik POS Indonesia pun terasa yaitu naiknya harga makanan di kantin, biaya transport menjadi lebih tinggi, uang saku untuk sehari-harinya pun menjadi kecil. Dalam hal ini ia menjadi lebih selektif lagi dalam mengatur pengeluaran kebutuhan perkuliahannya dan kebutuhan sehari-harinya. Akan tetapi Ia sangat tidak mendukung jika dalam 6  bulan kedepan pemerintah menaikan harga BBM. Hal yang Ia ingat dari pidato Presiden saat resmi menunda rencana kenaikan harga BBM yang seyogyanya akan mulai berlaku 1 April 2012 “apabila semuanya dapat berjalan dengan baik yaitu dengan mengambil dari pemasukan oleh pajak akan sangat membantu memberikan  pemasukan untuk membiayai pembangunan negara terutama untuk memberikan subsidi BBM”, paparnya. Ia pun menyarankan kepada pemerintah agar penerimaan dan pengelolaan sumber pemasukan dari pajak harus benar-benar dikelola dengan  baik, jangan sampai muncul kembali “The Next Gayus”. Sebab dari mereka-mereka inilah sumber bangkrutnya ekonomi negara tercipta.








BAB IV
PENUTUP


4.1 Simpulan

Banyaknya dampak negatif yang diutarakan secara langsung oleh masyarakat di daerah Sarijadi Bandung yaitu untuk tidak menaikan harga BBM. Karena dalam data dan fakta bahwa jika pemasukan dari pajak saja dikelola dengan baik maka sudah dapat mengatasi belanja negara selama setahun. Oleh karenanya, jika pemerintah dapat mengelola  pajak dengan benar dan tidak sampai bocor atau dikorupsi tak terlalu penting menaikkan harga BBM sudah mampu mengelola keuangannya. 4.2 Saran Berdasarkan kesimpulan di atas dan dari empat kalangan masyarakat, penulis mengajukan saran - saran sebahai berikut : 1. Jika pemerintah menunda kenaikan harga BBM, diharapkan kepada kalangan pengusaha ataupun pedagang lainnya untuk tidak menaikan harga barang-barangnya.
2. Melakukan langkah penghematan pada pengeluaran belanja rutin negara.
3. Melakukan langkah pemungutan pajak.
4. Melakukan langkah konversi bahan bakar minyak (BBM) dari ketergantungan pada minyak menjadi ke gas (BBG).
5. Menjaga tingkat kebocoran pengeluaran kas negara.
6. Mengurangi atau memberantas terciptanya biaya siluman yang justru mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
7. Menindak tegas pelaku korupsi dan koruptor karena dari sinilah salah satu penyebab mundurnya perekonomian nasional.


 



DAFTAR PUSTAKA




Tidak ada komentar:

Posting Komentar